Pengantar Asuransi Syariah (Islamic Insurance)

A.    Pengertian Asuransi Syariah

Asuransi adalah serapan dari kata “assurantie” (Belanda), atau assurance/insurance (Inggris). Paling tidak menurut sebagian ahli, kata istilah assurantie itu sendiri sesunguhnya bukanlah istilah asli bahasa Belanda, melainkan berasal dari bahasa Latin yang kenmudian diserap ke dalam bahasa Belanda yaitu assecurare yang berarti “meyakinkan orang”. Kata in kemudian dikenal dalam bahasa Perancis sebagai assurance. [1]

Baik kata assurance maupun kata insurance, secara literal keduanya berarti pertanggungan atau perlindungan. Padahal menurut Dahlan Siamat, kedua istilah ini sesungguhnya memiliki pengertian yang berbeda antara satu dari yang lain. Insurance mengandung arti ‘menanggung sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin terjadi’;  sedangkan assurance berarti ‘menanggung sesuatu yang pasti terjadi’.[2]

Dalam menerjemahkan istilah asuransi ke dalam konteks asuransi Islam terdapat beberapa istilah, antara lain takaful (bahasa Arab), ta’min (bahasa Arab) dan Islamic Insurance (bahasa Inggris). Namun dalam praktiknya istilah yang paling populer digunakan sebagai istilah lain dari asuransi dan juga paling banyak digunakan di beberapa negara termasuk Indonesia adalah istilah takaful. Istilah takaful ini pertama kali digunakan oleh Daar Al Maal Al Islami, sebuah perusahaan asuransi Islam di Genewa yang berdiri pada tahun 1983.[3]

            Kata Takaful berasal dari takafala-yatakafalu, yang secara etimologis berarti menjamin atau saling menanggung. Dalam ilmu tashrif atau sharaf, takaful ini termasuk dalam barisan bina muta’aadi, yaitu tafaa’ala, artinya saling menanggung. Ada juga yang menerjemahkannya dengan makna saling menjamin. Takaful adalah kata benda yang berasal dari kata kerja bahasa Arab ‘kafal’ artinya memperhatikan kebuTuhan seseorang.[4]

Para ahli fikih terkini, seperti Wahbah Az-Zuhaili, mendefinisikan asuransi syariah sebagai at-ta’min at-ta’awuni (asuransi yang bersifat tolong menolong), yaitu kesepakatan beberapa orang untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah seorang dari mereka ditimpa musibah. Musibah itu dapat berupa kematian, kecelakaan, sakit, kecurian, kebakaran, dan bentuk-bentuk kerugian lain.[5]  Pengertian ini paling sesuai dengan firman Allah,

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“….dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (QS Al-Maidah : 2)

            Islam mengenal istilah at-takaful al-ijtimai’i, yaitu saling menanggung dan memikul kesulitan hidup bermasyarakat. Prinsip ini menjadi pilar terbentuknya masyarakat yang kuat dan kokoh karena setiap individu diberikan tanggung jawab sosial dan tanggung jawab hukum untuk memberikan perlindungan dan jaminan teradap individu lain. Yang memiliki kekuasaan memberikan jaminan terhadap yang lemah, yang kaya memberikan jaminan terhadap yang miskin, sesuai sabda Rasul :

“sesungguhnya orang yang beriman adalah orang yang dapat memberikan keselamatan dan perlindungan terhadap terhadap harta dan jiwa orang lain.” (HR Ibnu Majah).

At-takaful al-ijtima’i tidak saja diterapkan pada sesama umat Islam, tetapi juga kepada umat selain Islam. Praktik ini dicontohkan oleh Rasul SAW di kota Madinah, yang tetap memberikan perlindungan jiwa dan harta kepada penganut agama selain Islam, seperti Yahudi dan Nasrani. [6]

Embrio Asuransi      

            Bangunan yang membentuk adanya asuransi syariah didasarkan pada prisip dasar dari nilai yang berlaku pada diri manusia. Manusia terlahir dibekali dengan dua kekuatan, yaitu kekuatan pembentuk yang beral dari Tuhan (roh) yang cenderung berbuat baik dan kekuatan pembentuk yang berasal dari materi (unsur tanah). Nilai tersebut merupakan pembawaan manusia sejak lahir yag bersifat alami (nature) yang terikat oleh aturan aturan yang berasal dari Allah (sunnatullah). Dengan berbekal dua kekuatan tersebut, manusia dituntut untuk membaca segala norma Tuhan yang ada di alam semesta, sehingga segala gerak yang dilakukan manusia tertuju pada ketentuan yang digariskannya. [7]

            Pada hakikatnya, secara teoritis semangat yang terkandung dalam sebuah lembaga asuransi tidak bisa dilepaskan dari semangat sosial dan saling tolong menolong antar sesama manusia. Secara historis, fenomena di atas sudah ada bersama dengan adanya manusia. Hal ini menguatkan sebuah buku tentang status manusia yang satu sisi sebagai makhluk individu dan disisi lain dia juga merangkap sebagai  makhluk sosial yang tidak dapat melepaskan dirinya dari orang lain. Asuransi yang didalamnya melibatkan kelompok sosial telah memberikan gambaran adanya bentuk pertanggungan antara anggota kelompok.[8]

            Paling tidak dalam kajian sejarah banyak aktivitas manusia tempo dulu yang ‘mirip’ ataupun menmpunyai unsur-unsur yang dimiliki oleh sebuah lembaga asuransi. Pada masa kuno, Alexander Agung (Iskandar Zulkarnain) pernah menginstruksikan kepada kotapraja untuk meminjam uang pada konglomerat-konglomerat pada masa itu, dan timbal baliknya, kotapraja memberikan semacam pertanggungan kepada pihak konglomerat jika suatu ketika mendapat musibah atau kerugian. Begitupula dengan apa yang terjadi di masyarakat Arab pra-Islam.[9] Dalam tradisi masyarakat arab pra-Islam, dikenal sistim pertanggungan yang disebut dengan aqilah. Sistem aqilah adalah sistem menghimpun anggota untuk menyumbang dalam suatu tabungan bersama yang dikenal sebagai kunz. Tabungan ini bertujuan untuk memberikan pertolongan kepada keluarga korban yang terbunuh secara tidak sengaja dan utntuk membebaskan hamba sahaya.[10] Aqilah juga dapat dikatakan sebagai uang penebusan atau uang darah. Jika uang dara tidak dibayar, akan terjadi pertumpahan darah yang berkepanjangan. Tradisi jahiliyyah mengharuskan darah dibayar dengan darah. Cara ini digunakan untuk menegakkan harkat dan martabat kelompok. Kewibawaan kelompok diletakkan di atas segala-galanya. Kebiasaan membayar uang darah masyarakat jahiliyyah diadopsi dan dibenarkan oleh Isam. Hal itu dapat dilacak di dalam Piagam Madinah. Letak pentingnya Piagam Madinah dalam pembahasan masalah asuransi karena di dalamnya terdapat sutu sistem embrio asuransi, yaitu:

a.       Iuran setiap anggota untuk membantu anggota kelompok yang lain merupakan tangggung jawab kolektif (at-takaful al-ijtimaiyyah).

b.      Terikat dengan isi perjanjian.

            Pada bagian lain Rasulullah pernah menulis surat kepada Amr bin Hazm yang menetapkan bahwa untuk satu jiwa, ganti ruginya sebanyak 100 ekor unta betina, untuk kasus pemukulan yang merusak otak atau daerah perut, ganti ruginya sebanyak sepertiga jumlah itu, atas kerugian sebiji mata, tangan, atau kaki, ganti ruginya sebanyak separuhnya. Untuk sebuah gigi atau luka sampai kelihatan tulang, ganti ruginya sebanyak lima unta.[11]

            Sejak abad-2 hijriyah, para pelaku bisnis dari kalangan pedagang muslimin yang kebanyakan menggunakan kapal laut dalam pengangkutan barangnya, sudah menggunakan mekanisme pengelolaan dana dengan sistim iuran untuk menolong para anggota yang terkena musibah sehingga mengalami kerugian dalam berbisnis, seperti kapal bertabrakan, tenggelam, terbakar, atau kerugian karena dirampok bajak laut.[12]

            Sistim ini kemudian diadopsi oleh para pelaut Eropa, dengan cara melakukan iuran antar anggota, lalu uang yang terkumpul diputar dengan menggunakan bunga. Sistim membungakan uang ini meluas ke berbagai penjuru dunia setelah kaum Yahudi membentuk perkongsian perdagangan. Sistim bunga ini menjadi model dalam kegiatan perkonomian di negara-negara muslim setelah wilayah-wilayah yang dikuasai umat Islam jatuh ke tangan orang-orang Eropa sampai sekarang.

            Ulama yang pertama kali membicarakan masalah asuransi adalah Ibnu Abidin (1784-1836 M). beliau seorang ahli fikih dari mazhab Hanafi. Beliau membicarakan masalah asuransi keselamatan barang yang diangkut kapal laut. Pihak pedagang berkewajiban membayar sejumlah uang pada pihak perusahaan asuransi sebagai jaminan atas kemungkinan terjadinya kerusakan pada barang tersebut. Apabila hal tersebut terjadi, pihak perusahaan asuransi akan membayar kerugian yang diderita pedagang tersebut. Dalam hal ini, Ibnu Abidin berpendapat bahwa tidak halal bagi pedagang  mengambil uang ganti rugi atas barang-barangnya yang telah musnah karena akad seperti itu”mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan”. Menurut ketentuan dalam bermuamalah, apabila ada satu pihak yang menderita kerugian yang bukan disebabkan oleh kesengajaan atau kelalaian pihak lain yang berakad, pihak kedua tidak boleh dikenakan tanggung jawab, untuk mengganti kerugian sebab transaksi demikian mengandung penipuan (gharar) yang dilarang oleh hukum Islam.[13]

            Pendapat Ibnu Abidin di atas menekankan aspek legalitas pentingnnya asuransi untuk menjamin kemunginan munculnya kerugan karena jika muncul musibah yang tidak disengaja yang merugikan piak pedagang, pemilik kapal tidak mempunyai tanggung jawab untuk mengganti kerugian tersebut.  Ada pihak ketiga yang  bertanggung jawab, yaitu perusahaan asuransi.

            Seiring dengan perjalanan waktu, dan makin mendesaknya kebutuhan akan sebuah lembaga asuransi yang tidak melanggar syariat bagi umat Islam, maka asuransi yang berbasis prinsip ta’awuni direkomendasikan oleh peserta Muktamar Ekonomi Islam yang berlangsung di Mekkah tahun 1985.

Rekomendasi ini dikuatkan lagi oleh Majma Al-Fiqhu Al-Islami tanggal 28 desember 1985 di Jeddah. Dalam keputusannya, secara ijma mengharuskan asuransi ta’awuni sebagai alternatif asuransi Islam, menggantikan asuransi konvensional dan diserukan kapada seluruh umat Islam dunia untuk menggunakannya.

            Sebagai realisasi atas fatwa tersebut, tahun 1979 berdiri Islamic Arab Insurance Co Ltd di Sudan, Daar Al-Maal Al-Islami di Geneva (1983), Takaful Islam Lexemburg (1983), Takaful Islam Bahamas (1983), Syarikat Takaful Malaysia (1984).

Di Indonesia, asuransi syariah mulai berdiri tahun 1994 , tiga tahun setelah berdirinya perbankan Syariah (Bank Muamalat Indonesia), bernama PT Asuransi Takaful Keluarga sebagai asuransi jiwa (life insurance), sedangkan untuk asuransi kerugian (general insurance) berdiri tahun 1995, bernama PT Asuransi Takaful Umum. Kedua perusahaan ini bernaung dibawah holding company PT Syarikat Takaful Indonesia.

Berdirinya asuransi syariah di Indonesia sedikit terlambat jika dibandingkan dengan Malaysia. Hal ini disebabkan konsisi perpolitikan di Indonesia tidak mendukung untuk berdirinya lembaga keuangan syariah paa dekade 80-an. Sedangkan, perpolitikan Malaysia secara penuh mendukung muncul dan berkembangnya sistim ekonomi Islam.[14]

---

[1] M. Amin Suma. 2006. Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional, Ciputat:Kholam Publishing hal. 39

[2] Ibid hal 39

[3] Gemala Dewi, Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia, ( Jakarta, Kencana 2006), hal. 138

[4] Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syari’ah Konsep dan Sistem Operasional,( Jakarta, GIP, 2004), hal. 13

[5] Khoiril Anwar, 2007, Asuransi Syariah Halal dan Maslahat, Solo:Tiga Serangkai, hal 19

[6] Ibid hal. 20

[7] Hasan ali, hal 98-99

[8] Hasan Ali, 2005, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam. Jakarta : Kencana hal 7

[9] Ibid, 8

[10] Ibid hal 137

[11] [11] Khoiril Anwar, 2007, Asuransi Syariah Halal dan Maslahat, Solo:Tiga Serangkai, hal 22

[12] Ibid 23

[13] [13] Khoiril Anwar, 2007, Asuransi Syariah Halal dan Maslahat, Solo:Tiga Serangkai, hal 24

[14]  Khoiril Anwar, 2007, Asuransi Syariah Halal dan Maslahat, Solo:Tiga Serangkai, hal 24

READ MORE - Pengantar Asuransi Syariah (Islamic Insurance)

Analisa Atas Peran Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) Dalam Memastikan Pemenuhan Atas Kepatuhan Pada Prinsip Syari’ah Di Lembaga Keuangan Syariah (di Indonesia)

Pengertian Dewan pengawas Syari’ah (DPS)

DPS adalah lembaga independen atau juris khusus dalam fiqh muamalat. Namun DPS bisa juga beranggota diluar ahli fiqh tetapi memiliki keahlian dalam bidang lembaga keuangan Islam dan fiqh muamalat. DPS suatu lembaga keuangan berkewajiban mengarahkan, mereview, dan mengawasi aktivitas lembaga keuangan agar dapat diyakini bahwa mereka mematuhi aturan dan prinsip syari’ah Islam, fatwa aturan DPS mengikat lembaga keuangan Islam tersebut.[1]

Sekilas DPS Secara Normatif

Secara internal dan normatif, dalam rangka menjamin kesyari’ahan sebuah lembaga keuangan syari’ah, sudah ada ketentuan bahwa setiap lembaga keuangan syari’ah wajib mempunyai Dewan Pengawas Syari’ah (DPS).

DPS mempunyai tugas yang unik, berat dan sangat strategis[2]. Keunikan tugas ini dilihat dari kondisi bahwa anggota DPS ini harus mampu mengawasi dan tentunya menjamin bahwa lembaga keuangan syari’ah sungguh-sungguh dapat berjalan diatas rel syari’ah, dan tidak menyimpang sedikitpun.

Keunikan ini makin kentara jika kita membandingkan pada institusi keuangan konvensional dimana tidak terdapat adanya Dewan Pengawas Syari’ah, bahkan dalam lembaga-lembaga lain yang mengklaim dirinya sebagai lembaga Islam semisal rumah sakit Islam, sekolah Islam dan universitas Islam belum penulis dengar adanya kewajiban untuk memiliki institusi DPS ini. Kalaupun terdapat DPS itupun bukanlah tuntutan formil, semisal DPS pada Hotel Sofyan Syari’ah.



Tugas DPS pastilah sangat berat, karena memang tidak mudah menjadi lembaga yang harus mengawasi dan bersifat menjamin operasi sebuah entitas bisnis dalam konsteks yang amat luas dan komplek yang secara umum memasuki ranah-ranah khilafiyah. Karena menyangkut urusan-urusan muamalah dimana ruang interpretasinya sangatlah luas.

Kesyari’ahan sebuah lembaga keuangan syari’ah, dalam batas-batas tertentu dapat dikatakan terletak di atas pundak mereka. Begitu DPS menyatakan lembaga yang diawasinya sudah berjalan berdasarkan syari’ah, maka setiap penyimpangan yang terjadi terhadap kepatuhan syari’ah menjadi tanggung jawab mereka, tidak saja di dunia, namun juga di akhirat kelak. Begitu pula sebaliknya, manakala DPS menyatakan bahwa terdapat penyimpangan terhadap kepatuhan syari’ah lembaga yang mereka awasi, padahal tidak, maka tingkat kepercayaan masyarakat pada lembaga keuangan syari’ah tersebut dapatlah hancur.

Peran strategis yang diemban DPS antara lain selain telah diurai diatas, adalah sebagai garda terdepan dalam menjaga kesyari’ahan sebuah lembaga keuangan/ekonomi/publik yang berlabel syari’ah.

Prosedur Pemeriksaan Syari’ah

Pemeriksaan syari’ah dilaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan ideal dibawah ini. Tahapan-tahapan tersebut disusun oleh AAOIFI yang diharapkan dapat dijadikan standar pelaksanaan pengawasan syari’ah oleh DPS. Tahap-tahap pengawasannya sebagai berikut:[3]

1. Prosedur/tahapan perencanaan pemeriksaan

Prosedur pemeriksaan syari’ah harus terlebih dahulu direncanakan sehingga dapat dilaksanakan dalam waktu yang efektif dan efisien. Rencana disusun sedemikian rupa sehingga termasuk didalamnya tahap memahami secara menyeluruh tentang kegiatan lembaga keuangan tersebut dari aspek produk, size, kegiatan, lokasi, cabang, anak perusahaan, dan divisi. Perencanaan pemeriksaan harus termasuk mendapatkan daftar semua fatwa, peraturan dan pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Syari’ah.

2. melaksanakan prosedur, menyiapkan dan mereview kertas kerja pemeriksaan

Tahap ini bisanya termasuk:

1. Mendapatkan pemahaman terhadap sikap kehati-hatian, komitmen, dan kesesuaian fungsi pengawasan yang diterapkan dalam menjaga agar semua kegiatan memenuhi dan mematuhi ketentuan syari’ah.
2.  Melakukan review terhadap kontrak, persetujuan dsb.
3. Memastikan apakah transaksi yang dilakukan selama tahun itu khususnya mengenai produk sudah disahkan oleh DPS. 
4. Memeriksa informasi dan laporan lain seperti memo internal, kesimpulan rapat, laporan kegiatan dan laporan keuangan, kebijakkan dan prosedur.
5. Melakukan konsultasi, koordinasi dengan penasehat seperti auditor ekstern. 
6. Melakukan diskusi dengan manajemen perusahaan tentang temuan-temuan audit.
   

3. Pendokumentasian kesimpulan dan laporan.

DPS harus mendokumentasikan kesimpulan dari hasil pemeriksaan serta laporan mereka terhadap pemegang saham berdasarkan hasil audit dan diskusi yang dilakukan bersama manajemen.


Analisis peran DPS Dalam Memastikan Pemenuhan Atas Kepatuhan Pada Prinsip Syari’ah pada LKS

Diatas telah penulis uraikan mengenai peranan ideal DPS, yang menjadi permasalahan krusial yang coba penulis angkat dalam makalah ini adalah analisis tingkat profesionalitas DPS pada LKS di Indonesia.

Kita sadari bersama bahwa peranan DPS masih jauh dari ideal, bahkan cukup mengkhawatirkan seperti apa yang diungkap oleh Rizal Yaya[4] seorang peneliti pada Bank Indonesia, beliau menyatakan bahwa sering kali kasus penyimpangan terhadap kepatuhan syari’ah yang dilakukan oleh bank syari’ah, justru lebih dulu diketahui BI dibandingkan DPS bank bersangkutan.

Penulis mencoba melakukan penilaian berdasarkan 6 (enam) dimensi yang diperkenalkan DR. M Akhyar Adnan, MBA, Ak. Dalam seminar nasional Dewan pengawas syariah[5]. Enam kriteria tersebut adalah standar suatu profesi (pengawasan syari’ah/DPS) dapat dikategorikan profesional:

1) Mempunyai kompetensi atau kemampuan dalam bentuk keahlian yang dihasilkan lewat pendidikkan formal sesuai profesi tersebut.

(Setidaknya dalam ilmu fiqh muamalat, operasional bank, pengawasan (akuntansi/auditing), menguasai administrasi umum].

Dari kreteria pertama ini dapat kita analisis bahwa anggota DPS secara umum mempunyai latar belakang syari’ah khususnya dan keagamaan pada umumnya. Belum dapat dapat diketahui secara jelas sejauh mana seorang anggota DPS yang semata-mata memiliki latar belakang pengetahuan agama, sudah dipersiapkan, atau mempersiapkan diri dengan pengetahuan pendukung lainnya, seperti manajemen, operasi perbankan dan auditing. Yang ideal tentunya, memang harus ada sekolah (STEI SEBI sebagai lembaga yang khusus pada pengembangan ekonomi syari’ah diharapkan dapat memainkan peranan ini) atau pendidikkan khusus yang dapat memberikan otoritas keilmuan dan ketrampilan, atau sedikitnya semacam sertifikasi, semisal halnya dalam profesi akuntan publik.

2) Adanya tuntutan bahwa seorang professional berkerja penuh waktu (full time).

Tidak bisa disebut seorang professional, bila yang bersangkutan bekerja sambilan atau paruh waktu.

Cukup banyak contoh yang dapat terlihat kasat mata bahwasanya sebagian besar (atau mungkin seluruhnya) anggota DPS yang sekarang ada hanya bekerja paruh waktu.

Karena mereka yang sebagian besar saat ini menjadi anggota DPS adalah mereka sudah bekerja secara permanen di tempat lain, dalam posisi kunci yang juga super sibuk, entah sebagai dosen, tenaga ahli, konsultan, da’i yang selalu berkeliling memberi ceramah, dsb.

Dengan kondisi seperti ini, bagaimana mungkin mereka dapat menekuni pekerjaan pengawasan dengan optimal kalau -selain tidak mempunyai bekal ketrampilan cukup- pekerjaan pengawasan tersebut dikerjakan secara paruh waktu, atau dalam waktu yang tidak menentu.

3) Mempunyai dan menjadi anggota asosiasi profesi.

Sebagai profesional sudah selayaknya ada asosiasi profesi yang menaungi profesi tersebut, semisal akuntan menjadi anggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), insinyur harus menjadi anggota PII, dsb

Sejauh penulis amati belum ada sama sekali wacana untuk membentuk adanya profesi baru yang semata-mata dapat mengingat anggotanya dalam batasan profesi kepengawasan LKS.

Dengan adanya asosiasi profesi DPS, maka asosiasi ini dapat menjadi wadah guna meningkatkan kompentensi dan membuat kode etik profesi sehingga kepercayaan masyarakat pada DPS dapat terjaga.

4) Mempunyai komitmen untuk meningkatkan ilmu dan ketrampilan, baik melalui media asosiasi profesi (bila nantinya ada) ataupun melalui media lain.

Hal ini dapat dilakukan melalui jasa yang umumnya diberikan oleh ikatan profesi. Oleh karena itu adanya ikatan profesi pengawas syari’ah menurut penulis mutlak ada khususnya di Indonesia dimana pendidikkan khusus profesi Ini belum berkembang dengan baik.

5) Memiliki, memahami dan mempraktikkan etik profesi (akhaqul karimah)

Ini merupakan hal yang sangat penting, karena seorang profesional harus selalu dapat menjunjung tinggi etika dan integritas, khususnya yang memang sudah diatur oleh asosiasi profesinya sendiri.

Melalui etika yang terjaga inilah citra profesionalitasnya akan terjaga dengan baik, sehingga yang bersangkutan mempunyai martabat terhormat dimata siapapun.

6) Menerima kompensasi yang memadai

Sebagai konsekuensi memiliki kelima dimensi profesional diatas, dimana profesi DPS memerlukan tidak hanya kemauan keras dan ketersediaan waktu, tetapi juga dukungan finansial yang signifikan. Wajar jika mendapat kompensasi yang sepadan.

Secara umum dari keenam aspek indikator profesionalitas ini, mungkin poin ke enam ini yang telah terpenuhi, yaitu adanya kompensasi yang memadai.

Penutup

Berbagai persoalan yang ada pada DPS di Indonesia, sudah seharusnya dibenahi oleh praktisi dan aktivis ekonomi syari’ah di Indonesia, sehingga DPS tidak hanya sebagai “tukang stempel halal” dan tidak hanya memainkan peranan simbolisasi kesyari’ahan saja.

Berbagai persoalan ini dapat berakibat pada turunnya kepercayaan dan posisi amanah LKS dimata stakeholdernya, oleh karena itu mumpung kondisi masih awal, dan masyarakat masih mempunyai kepercayaan yang tinggi pada LKS, perlu dilakukan langkah-langkah nyata menuju profesionalitas DPS, karena DPS hakekatnya juga merupakan infrastruktur penting dan strategis dalam membangun sistem keuangan Islam.

Wallahu a’lam bisshowab

[1] AAOIFI (2003), Governance Standard for Islamic Financial Institutions No. 1, Shari’a Supervisory board, AAOIFI, Manama, Bahrain

[2] Muhammad Akhyar Adnan, DPS Bank Syaria’ah Kekuatan Atau Kelamahan?, Makalah Seminar Nasional “Menuju Profesionalisme DPS Dalam Upaya Menjaga Gerakan Ekonomi Islami”, penyelenggara ECSID dan BANK INDONESIA, Yogyakarta, 7 Mei 2005 Fakultas Ekonomi UII

[3] Sofyan S Harahap, Auditing dalam Perspektif Islam, Jakarta: Pustaka Quantum, 2002, hal 219-221

[4] Artikel dimuat pada harian Republika, 22 Mei 2004

[5] Muhammad Akhyar Adnan, menuju DPS Perbankan yang Profesional, Makalah Seminar Nasional “Menuju Profesionalisme DPS Dalam Upaya Menjaga Gerakan Ekonomi Islami”, penyelenggara ECSID dan BANK INDONESIA, Yogyakarta, 7 Mei 2005 Fakultas Ekonomi UII

Sumber : http://herman-notary.blogspot.com/2009/06/analisa-atas-peran-dewan-pengawas.html

READ MORE - Analisa Atas Peran Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) Dalam Memastikan Pemenuhan Atas Kepatuhan Pada Prinsip Syari’ah Di Lembaga Keuangan Syariah (di Indonesia)

DISTORSI PASAR MENURUT PERSPEKTIF ISLAM

Telah kita ketahui bahwa dalam konsep Islam, penentuan harga ditentukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran. Pertemuan antara permintaan dan penawaran tersebut harus terjadi rela sama rela tidak ada pihak ynag merasa terpaksa atau tertipu atau kekeliruan objek transaksi dalam melakukan transaksi barang tertentu pada tingkat harga tertentu. Gangguan-gangguan yang terjadi di pasar di sebut juga sebagai Distorsi Pasar (market distortion). Pada garis besarnya, ekonomi islam mengidentifikasi tiga bentuk distorsi pasar yaitu :
1. Rekayasa penawaran dan rekayasa permintaan.
2. Tadlis (penipuan).
3. Taghrir (dari kata ghoror = uncertainty, kerancuan)


Dalam fiqih islam, rekayasa penawaran (false supply) lebih di kenal dengan ikhtikar, sedangkan rekayasa permintaan (false demand) dikenal sebagai Ba’i Najasy. Tadlis (penipuan = unknown to one party) dapat mengambil empat bentuk, yakni penipuan menyangkut jumlah barang (Quantity), mutu barang (Quality), harga barang (price), dan waktu penyerahan barang (time of delivery). Sedangkan taghrir (kerancuan = ketidak pastian) juga mengambil empat bentuk yaitu : kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang. Tadlis dan taghrir di sebabkan karena adanya incomplete information.

A. Rekayasa Permintaan dan Penawaran
Dalam bagian ini dijelskan bahwa distorsi dalam bentuk rekayasa pasar dapat berasal dari dua sudut yakni permintaan dan penawaran.
a). Ba’i Najasy
Transaksi Ba’I najasy diharamkan karena si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik pula untuk membeli. Si penawar sendiri tidak bermaksud untuk benar-benar membeli barang tersebuut. Ia hanya ingin menipu orang lain yang benr-benar ingun membeli. Sebelumnya orang ini telah mengadakan kesepakatan dengan penjual untuk membeli dengan harga tinggi agar ada pembeli yang sesungguhnya dengan harga yang tinggi pula dengan maksus untuk ditipu. Akibatnya terjadi permintaan palsu (false demand).
Contoh Ba’I najasy banyak sekali. Pada waktu Indonesia dilanda krisis moneter 1997 misalnya, terjadi isu kelangkaan pangan karena takut kehabisan persediaan beras, maka masyarakat ramai-ramai menyerbo took-toko memborong beras akibatnya terjadi peningkatan permintaan terhadap beras sehingga harga beras naik.
b). Ihktikar
Ihktikar ini seringkali diterjemahkan sebagai monopoli atau penimbunan. Padahal sebenarnya ikhyikar tidak identik denagn monopoli atau penimbunan. Dalam islam siapapun boleh berbisnis tanpa peduli apakah satu-satunya penjual atau ada penjual lain. Menyimpan stok barang untuk keperluan persediaaan pun tidak dilarang dalam islam. Jadi monopoli sah-sah saja, demikian pula menyimpan persediaan. Yang dilarang adalah ihktikar, yaitu yang mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi.
c). Tallaqi Rukban
Transaksi ini dilarang karena mengandung dua hal pertama rekayasa penawaran yaitu mencegah masuknya barang ke pasar. Kedua mencegah penjual dari luar kota untuk mengetahui harga pasar yang berlaku. Mencari barang dengan harga ynag lebih murah tidaklah dilarang, namun apabila transaksi jual beli antara dua pihak dimana yang satu memiliki informasi yang lengkap dan yang satu tidak tahu berapa harga pasar yang sesungguhnya dan kondisi demikian dimanfaatkan untuk mencari keuntungan yang lebih, maka terjadilah penzaliman oleh pedagang kota terhadap petani di luar kota tersebut.

B.Tadlis (Unknown to One Party)

Kondisi ideal dalam pasar adalah adalah apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang akan diperjualbelikan. apabila salah satu pihak tidak mempunyai informasi seperti yang dimiliki oleh pihak lain, maka salah satu pihak lain, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan terjadi kecurangan/penipuan.
A.Game Theory
Dominant Strategy adalah strategi dalam sebuah permainan yang memberikan hasil yang lebih baik daripada strategi apa pun yang diambil oleh pihak lain.
Nash Equibilirium adalah kombinasi strategi-strategi dalam suatu permainan dimana tidak ada satupun pemain yang memiliki insentif untuk mengubah strategi yang di ambil pihak lain.
Mixed Stategy adalah strategi diman kedua belah pihak membuat pilihan random dari dua atau lebih pilihan yang berdasarkan probability.
B.Macam-macam Tadlis
1.Tadlis dalam Kuantitas
Tadlis (penipuan) dalam kuantitas termasuk juga kegiatan menjual barang kuantitas sedikit dengan harga barang kuntitas banyak. Misalnya menjual baju sebanyak satu container karena jumlah banyak dan tidak mungkin untuk menghitung satu persatu penjual berusaha melakukan penipuan dengan mengurangi jumlah barang yang dikirim kepada pembeli.
Perlakuan penjual yang tidak jujur selain merugikan pihak penjual juga merugikan pihak pembeli. Apapun tindakan penjual maupun pembeli yang tidak jujur akan mengalami penurunan utility.
2.Tadlis dalam Kualitas
Tadlis (penipuan) dalam kualitas termasuk juga menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Contoh tadlis dalam kualitas adalah pada pasar penjualan computer bekas. Pedagang menjual computer bekas denagn kualifikasi Pentium III dalam kondisi 80% baik dengan harga Rp. 3.000.000,- pada kenyataanya tidak semua penjual menjual computer bekas dengan kualifikasi yang sama. Sebagian penjual menjual computer dengan kualifikasi dengan kualifikasi yang lebih rendah tetapi menjualnya dengan harga yang sama, pembeli yidak dapat membedakan mana computer denagn kualitas rendah mana computer dengan kulaitas yang lebih tinggi, hanya penjual saja yang mengetahui dengan pasti kualifikasi computer yang dijualnya.
3.Tadlis dalam Harga
Tadlis (penipuan) dalam harga ini termasuk menjual harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan pembeli atau penjual. Telah terjadi di zaman Rasulullah SAW terhadap tadlis dalam harga yaitu: diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Umar “ kami pernah keluar mencegat orang-orang yang datang membawa hasil panen mereka dari luar kota, lalu kami mmembelinya dari mereka. Rasulullah SAW melarang kami membelinya sampai nanti barang tersebut dibawa kepasar”.
C.Taghrir (Uncertain to Both Parties)
Taghrir berasal dari bahasa Arab gharar, yang berarti akibat, bencana, bahaya, resiko, ketidakpastian dan lain-lain. Sebagai istilah dalam fiqih Muamalat taghrir berarti melakukan sesuatu secara membabi buat tanpa pengetahuan yang mencukupi atau mengambil resiko sendiri dari suau perbuatan yang mengandung resiko tanpa mengetahui dengan persis apa akibatnya atau memasuki kancah resiko tanpa memikirkan konsekuonsinya.
Dalam ilmu ekonomi Taghrir ini disebut uncertainty (ketudakpastian) atau resiko. Dalam situasi ketdakpastian ada lebih dari satu hasil atau kejadian yang akanmuncul dengan probabilitas yang berbeda-beda.
Macam-macam Taghrir :
1.Taghrir dalam kuantitas
Contoh taghrir dalam kuantitas adalah system ijon, misalnya petani sepakat menjual hasl panenenya (beras dengan kualitas A) kepada tengkulak dengan harga Rp. 750.000,- padahal pada saat kesepakatan dilakukan sawah petani belum dapat di panen. Dengan demikian , kesepakatan jual beli dilakukan tanpa menyebutkan spesipikasi mengenai berapa kuantitas yang di jual (berapa ton, berapa kuintal misalnya) padahal harga sudah ditetapkan. Dengan demikian terjadi ketidakpastian menyangkut kuantitas barang yang ditransaksikan.
2.Taghrir dalam Kualitas
Contoh taghrir dalam kualitas adalah menjual anak sapi yang masih di dalam kandungan induknya.
3.Taghrir dalam Harga
Taghrir dalam harga terjadi ketika, misalnya seorang penjual menyatakan bahwa ia akan menjual satu unit panic merk ABC seharga Rp. 10.000,- bila dibayar tunai, atau Rp. 50.000,- bila dibayar kredit selama lima bulan, kemudian si pembeli menjawab setju. Ketidakpastian muncul karena adanya dua harga dalam satu akad.

READ MORE - DISTORSI PASAR MENURUT PERSPEKTIF ISLAM

STRUKTUR PASAR DAN PERSAINGAN HARGA

A.Struktur Pasar
Struktur pasar dibedakan berdasarkan banaknya penjual dan pembeli. secara mudah dikatakan pasar yan terdiri dari pasar bersaing sempurna (perfect competition) dan dan pasar bersaing monopolistic (monopolistic competition).
B. Pasar Persaingan Sempurna
Dalam pasar bersaing sempurna, secara teoritis penjualtidak dapat menentukan harga atau price taker. Di mana penjual akan menjual barangnya ssuai harga yang berlaku di pasar. dalam kenyataannya, pasar bersaing sempurna juga memiliki derajat yang berbeda-beda. derajat yang paling extreme memang penjual tidak akan menentukan harga sama sekali.
Derajat akan semakin mendekati keekstriman apabila hal-hal ini terpenuhi:
-Ada banyak penjual
-Pembeli memandang barang sama saja (homogen, tidak terdirensiasi)
-Ada kelebihan kapasitas produksi.

Semakin banyak penjual berarti semakin banyak pilihan pembeli, penjual yang harganya lebih tinggi tentu akan ditinggalkan pembeli. Hal nilah yang mendorong penjual untuk mengikuti saja harga yang berlaku di pasar (price taker).
C.Pasar Bersaing Monopolistik
Edward Chamberlin memperkenalkan istilah Monopolistic Competition di tahun 1933 dengan karakteristik sebagai berikut:
1.Ada banyak penjual. Setiap penjual menganggap tindakan yang diambilnya tidak akan secara signifikan mempengaruhi penjual lainnya. Misalnya bila satu penjual menurunkan harga baju dagangannya, tidak serta merta penjual lain akan beraksi dengan menyesuaikan harga baju dagangannya.
2.Setiap penjual menjual produk yang terdifirensiasi. Produk A dikatakan berbeda dengan produk B dengan harga yang sama, ada sebagian pembeli yang lebih menyukai produk A, dan ada sebagian yang menyukai produk B.

D.Monopoli (Ihtikar)

Ihtikar adalah mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi, atau istilah ekonominya disebut dengan monopoly’s rent.
Suatu kegiatan masuk dalam ketegori ihtikar apabila tiga unsur berikut terdapat dalam kegiatan tersebut :
a.Mengupayakan adanya kelangkaan barang baik dengan cara menimbun stock atau mengenakan entry barriers.
b.Menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga sebelum munculnya kelangkaan.
c.Mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelum komponen 1 dan 2 dilakukan.

E. Oligopoli

Secara harfiah oligopoly berarti ada beberapa penjual di pasar. Boleh dikatakan oligopoli merupakan pertengahan dari monopoly dan monopoloistik competition. Suatu ologopoli adalah industri yang terdiri atas dua atau beberapa perusahaan, dedikitnya satu di antaranya menghasilkan sebagian cukup besar dari keluaran toral industri. Bila ada rasio konsentrasi yang tinggi untuk perusahaan-perusahaan yang melayani satu pasar tertentu, pasar tersebut oligopolistik. Dalam pasar ologopoli di mana ada sedikit penjual yang menjual barang sama, maka aksi penjual harus memerhatikan reaksi penjual lain. Ada dua aksi yang dapat diambil penjual yaitu:
1. Menentukan berapa kuantitas yang akan diproduksinya. Model yang menjelaskan hal ini adalah Cournot Quantity Competition. Cournot mengembangkan model ini pada tahun 1835 dengan asumsi hanya ada dua penjual barang yang sama. Katakanlah di pasar hanya ada dua penjual air mineral, Arthes (perusahaan 1) dan Aqua (perusahaan 2). Kedua perusahaan memproduksi produk yang identik, sehingga meraka terdorong untuk menawarkan harga yang sama.

2. Menentukan berapa harga yang akan ditawarkannya. Model yang menjelaskan hal ini adalah Betrand Price Competition. Model Bertrand dikembangkan oleh Joseph Bertrand pada tahun 1883, dalam model ini, penjual menentukan harga yang memperoleh keuntungan maksimal, dengan memperhitungkan harga yang ia duga akan ditetapkan oleh pesaingnya. Dalam model ini, penjual tidak memperhitungkan bahwa pesaingnya akan bereaksi bila telah mengetahui harganya, jadi penjual menganggap harga pesaingnya tetap.

READ MORE - STRUKTUR PASAR DAN PERSAINGAN HARGA

Resume Macam-Macam Akad Keuangan Perbankan Syariah

Postingan ini saya Share-kan setelah mengalami kekalahan telak pada olimpiade di UMY kemarin,23/Mei/2009.Untuk itu, Saya Copas (copy paste) kan sedikit materi tersebut, untuk sekedar menambal kekurangan tersebut sekaligus untuk mengingatkan pada moment berharga tersebut.
Hal-hal penting dalam Akad Keuangan Syariah
Sistem keuangan dan perbankan modern telah berusaha memenuhi kebutuhan manusia untuk mendanai kegiatannya, bukan dengan dananya sendiri, melainkan dengan dana orang lain, baik dengan menggunakan prinsip penyertaan dalam rangka pemenuhan permodalan (equity financing) maupun dengan prinsip pinjaman dalam rangka pemenuhan kebutuhan pembiayaan (debt financing).

Islam mempunyai hukum sendiri untuk memenuhi kebutuhan tersebut, yaitu melalui akad-akad bagi hasil (profit and loss sharing}, sebagai metode pemenuhan kebutuhan permodalan (equity financing), dan akad-akad jual-beli (al bai') untuk memenuhi kebutuhan pembi­ayaan (debt financing). Bank Islam tidak menggunakan metode pinjam-meminjam uang dalam rangka kegiatan komersial, karena setiap pinjam-meminjam uang yang dilakukan dengan persyaratan atau janji pemberian imbalan adalah termasuk riba. Oleh karena itu mekanisme operasional perbankan Syariah dijalankan dengan menggunakan piranti-piranti keuangan yang mendasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

a. Prinsip Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing)

Ada dua macam kontrak dalam kategori ini yaitu: musyarakah (joint venture profit sharing) dan mudharabah (trustee profit sharing).

1). Musyarakah (Joint Venture Profit Sharing)

Melalui kontrak ini, dua pihak atau lebih (termasuk bank dan lembaga keuangan bersama nasabahnya) dapat mengumpulkan modal mereka untuk membentuk sebuah perusahaan (syirkah al inan)[9] sebagai sebuah badan hukum (legal entity). Setiap pihak memiliki bagian secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal mereka dan mempunyai hak mengawasi (voting right) perusahaan sesuai dengan proporsinya. Untuk pembagian keuntungan, setiap pihak menerima bagian ke-untungan secara proporsional dengan kontribusi modal masing-masing atau sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Bila perusahaan merugi, maka kerugian itu juga dibebankan secara proporsional kepada masing-masing pemberi modal.[10]

Aplikasinya dalam perbankan terlihat pada akad yang diterapkan pada usaha atau proyek di mana bank membiayai sebagian saja dari jumlah kebutuhan investasi atau modal kerjanya. Selebihnya dibiayai sendiri oleh nasabah. Akad ini juga diterapkan pada sindikasi antar bank atau lembaga keuangan. Dalam kontrak tersebut, salah satu pihak dapat mengambil alih modal pihak lain sedang pihak lain tersebut menerima kembali modal mereka secara bertahap.

Inilah yang disebut Musyarakah al Mutanaqishah. Aplikasinya dalam perbankan adalah pada pembiayaan proyek oleh bank bersama nasabahnya atau bank dengan lembaga keuangan lainnya, di mana bagian dari bank atau lembaga keuangan diambil alih oleh pihak lainnya dengan cara mengangsur. Akad ini juga dapat dilaksanakan pada mudharabah yang modal pokoknya dicicil, sedangkan usahanya berjalan terus dengan modal yang tetap.

2). Mudharabah (Trustee Profit Sharing)

Kontrak mudharabah[11] juga merupakan suatu bentuk equity financ­ing, tetapi mempunyai bentuk (feature) yang berbeda dari musyarakah. Pada mudharabah, hubungan kontrak bukan antar pemberi modal, melainkan antara penyedia dana (shahibul maal) dengan entrepreneur (mudharib). Pada kontrak mudharabah, seorang mudharib (dapat berupa perorangan, rumah tangga perusahaan atau suatu unit ekonomi, ter­masuk bank) memperoleh modal dari unit ekonomi lainnya untuk tujuan melakukan perdagangan. Mudharib dalam kontrak ini menjadi trustee atas modal tersebut.

Jika proyek selesai, mudharib akan mengembalikan modal tersebut kepada penyedia modal berikut porsi keuntungan yang telah disetujui sebelumnya. Bila terjadi kerugian maka seluruh kerugian dipikul oleh shahibul maal. Sedang mudharib kehilangan keuntungan (imbalan bagi-hasil) atas kerja yang telah dilakukannya.

Bank dan lembaga keuangan dalam kontrak ini dapat menjadi salah satu pihak. Mereka dapat menjadi pengelola dana (mudharib) dalam hubungan mereka dengan para penabung dan investor, atau dapat menjadi penyedia dana (shahibul maal) dalam hubungan mereka dengan pihak pengguna dana.

Ada dua tipe mudharabah, yaitu Mutlaqah (tidak terikat) dan Muqayyadah (terikat).[12]

a) Mudharabah Mutlaqah: pemilik dana memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola untuk menggunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Pengelola bertanggung jawab untuk mengelola usaha sesuai dengan praktek kebiasaan usaha normal yang sehat (uruf).

b) Mudharabah Muqayyadah: pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha dan sebagainya. Pengelola menggunakan modal tersebut dengan tujuan yang dinyatakan secara khusus, yaitu untuk menghasilkan keuntungan.

b. Prinsip Jual-Beli

Pengertian jual-beli meliputi berbagai akad pertukaran (exchange contract) antara suatu barang dan jasa dalam jumlah tertentu atas barang dan jasa lainnya. Penyerahan jumlah atau harga barang dan jasa tersebut dapat dilakukan dengan segera (cash and carry) ataupun secara tangguh (deferred). Oleh karenanya, untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan (debt financing) syarat-syarat al bai' menyangkut berbagai tipe kontrak jual-beli tangguh (deferred contract of exchange).

Dalam hukum ekonomi Islam, telah diidentifikasi dan diuraikan macam-macam jual-beli, termasuk jenis-jenis jual-beli yang dilarang oleh Islam. Berdasarkan barang yang dipertukarkan, jual beli terbagi empat macam;[13]

1) Bai' al muthlaqah, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang. Uang berperan sebagai alat tukar. Jual-beli semacam ini menjiwai semua produk-produk lembaga keuangan yang didasar-kan atas prinsip jual-beli.

2) Bai' al muqayyadah, yaitu jual-beli di mana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (barter). Aplikasi jual-beli semacam ini dapat dilakukan sebagai jalan keluar bagi transaksi ekspor yang tidak dapat menghasilkan valuta asing (devisa). Karena itu dilaku­kan pertukaran barang dangan barang yang dinilai dalam valuta asing. Transaksi semacam ini lazim disebut counter trade.

3) Bai' al sharf, yaitu jual-beli atau pertukaran antara satu mata uang asing dengan mata uang asing lain, seperti antara rupiah dengan dolar, dolar dengan yen dan sebagainya. Mata uang asing yang diperjualbelikan itu dapat berupa uang kartal (bank notes) ataupun dalam bentuk uang giral (telegrafic transfer atau mail transfer).

4) Bai' as salam adalah akad jual-beli di mana pembeli membayar uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang yang diperjualbelikan itu akan diserahkan kemudian, yaitu pada tanggal yang disepakati. Bai' as salam biasanya dilakukan untuk produk-produk pertanian jangka pendek.

Sedangkan pembagian jual beli berdasarkan harganya terbagi empat macam;[14]

1) Bai’ al murabahah adalah akad jual-beli barang tertentu. Dalam transaksi jual-beli tersebut penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.

2) Bai’ al musawamah adalah jual-beli biasa, di mana penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.

3) Bai' al muwadha'ah yaitu jual-beli di mana penjual melakukan penjualan dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar atau dengan potongan (discount). Penjualan semacam ini biasanya hanya dilakukan untuk barang-barang atau aktiva tetap yang nilai bukunya sudah sangat rendah.

4) Bai’ al-tauliyah, yaitu jual beli dimana penjual melakukan penjualan dengan harga yang sama dengan harga pokok barang.

Terdapat bentuk jual-beli lain yang disebut dengan Bai' al istishna', yaitu kontrak jual-beli di mana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu tapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang di­sepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian.

Di antara jenis-jenis jual-beli tersebut, yang lazim digunakan sebagai model pembiayaan syariah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip bai' al murabahah, bai' as- salam dan bai' al istishna'.

a. Al-Murabahah

Murabahah adalah salah satu bentuk jual-beli yang bersifat amanah. Bentuk jual-beli ini berlandaskan pada sabda Rasulullah SAW dari Shuhaib ar Rumy r.a.:

"Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai (murabahah), muqaradhah (nama lain dari mudharabah) dan mencampur tepung dengan gandum untuk kepentingan rumah, bukan untuk diperjual­belikan."(HR. Ibnu Majah)

Al Murabahah adalah kontrak jual-beli atas barang tertentu. Pada transaksi jual-beli tersebut penjual harus menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan dan tidak termasuk barang haram. Demikian juga, harga pembelian dan keuntungan yang diambil dan cara pembayarannya harus disebutkan dengan jelas.

Dalam teknis perbankan, murabahah adalah akad jual-beli antara bank selaku penyedia barang (penjual) dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Bank memperoleh keuntungan dari jual-beli yang disepakati bersama. Rukun dan syarat murabahah adalah sama dengan rukun dan syarat dalam fiqih, sedangkan syarat-syarat lain seperti barang, harga dan cara pembayaran adalah sesuai dengan kebijakan bank yang bersangkutan. Harga jual bank adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan yang disepakati bersama. Jadi nasabah mengetahui keuntungan yang diambil oleh bank.

Selama akad belum berakhir maka harga jual-beli tidak boleh berubah. Apabila terjadi perubahan maka akad tersebut menjadi batal. Cara pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama, bisa secara lumpsum ataupun secara angsuran. Murabahah dengan pem­bayaran secara angsuran ini disebut juga bai' bi tsaman ajil. Dalam prak-teknya nasabah yang memesan untuk membeli barang menunjuk pemasok yang telah diketahuinya menyediakan barang dengan spesifikasi dan harga yang sesuai dengan keinginannya. Atas dasar itu bank melakukan pembelian secara tunai dari pemasok yang dikehendaki oleh nasabahnya, kemudian menjualnya secara tangguh kepada nasabah yang bersangkutan. Melalui akad murabahah, nasabah dapat memenuhi kebutuhannya untuk memperoleh dan memiliki barang yang dibutuhkan tanpa harus menyediakan uang tunai lebih dulu. Dengan kata lain nasabah telah memperoleh pembiayaan dari bank untuk pengadaan barang tersebut.

b. Bai' as Salam

Secara etimologi salam berarti salaf (dahulu). Bai' as salam ada­lah akad jual-beli suatu barang di mana harganya dibayar dengan segera, sedangkan barangnya akan diserahkan kemudian dalam jang­ka waktu yang disepakati.[15]

Beberapa landasan Syariah dapat disebutkan antara lain:

Ibn Abbas berkata: "Aku bersaksi bahwa salam yang dijamin untuk waktu tertentu benar-benar dihalalkan oleh Allah dan diizinkan," kemu­dian ia membaca ayat 282 dari QS Al Baqarah.

Menjual sesuatu yang tidak ada pada diri penjual tidak diperbolehkan. Sabda Rasulullah: "Janganlah kamu menjual barang yang tidak ada padamu" (HR Ahmad, At Tarmidzi, dan Ibn Hibban). Oleh karena itu dalam bai' as salam harus ada jaminan bahwa penyediaan barang yang dipesan dapat dipenuhi.

Ibnu Abbas r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW tiba di Madinah di mana mereka melakukan salaf untuk penjualan buah-buahan dengan jangka waktu satu tahun atau dua tahun, lalu beliau bersabda: "Barangsiapa yang melakukan salaf hendaknya melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, sampai pada batas waktu tertentu."(HR. Bukhari)[16]

Dalam teknis perbankan syariah, salam berarti pembelian yang dilakukan oleh bank dari nasabah dengan pembayaran di muka dengan jangka waktu penyerahan yang disepakati bersama. Harga yang dibayarkan dalam salam tidak boleh dalam bentuk utang melainkan dalam bentuk tunai yang dibayarkan segera. Tentu saja bank tidak bermaksud hanya melakukan salam untuk memperoleh barang. Barang itu harus dijual lagi untuk memperoleh keuntungan. Oleh karena itu dalam prakteknya transaksi pembelian salam oleh bank selalu diikuti atau dibarengi dengan transaksi penjualan kepada pihak atau nasabah lainnya. Apabila penjualan barang itu juga dilakukan dalam bentuk salam, maka transaksi itu menjadi paralel salam. Bank dapat juga melakukan penjualan barang itu dengan menggunakan skema murabahah.

Pada umumnya nasabah yang memerlukan fasilitas salam adalah nasabah yang menerima pesanan dari pelanggannya dengan syarat bahwa harga atas barang itu akan dibayar setelah barang diserahkannya. Sementara nasabah tidak memiliki dana yang cukup untuk melakukan pengadaan barang yang dipesan tersebut. Agar nasabah dapat memperoleh dana yang dibutuhkan itu maka ia bukan melakukan penjualan langsung kepada pemesannya, melainkan menjual kepada bank dengan salam dan posisinya sebagai penjual terhadap pemesannya digantikan oleh bank. Tentu saja harga dalam jual-beli antara bank dengan nasabah produsen itu lebih rendah daripada harga yang disepakati antara produsen dengan pemesan barang. Selisih harga itu menjadi keuntungan bank.

c. Bai' al-Istishna'

Bai' al-Istishna' adalah akad jual-beli antara pemesan/pembeli (mustashni') dengan produsen/penjual (shani') di mana barang yang akan diperjualbelikan harus dibuat lebih dulu dengan kriteria yang jelas. Istishna' hampir sama dengan bai' as salam, bedanya hanya terletak pada cara pembayarannya; pada salam, pembayarannya harus dimuka dan segera, sedang pada istishna' pembayarannya boleh di awal, di tengah atau di akhir, baik sekaligus ataupun secara bertahap.

Dalam prakteknya bank bertindak sebagai penjual (shani' ke-1) kepada pemesan/pembeli dan mensubkannya kepada produsen (shani' ke-2).

3. Prinsip Sewa dan Sewa-Beli

Sewa (ijarah) dan sewa-beli (ijarah wa iqtina' atau disebut juga ijarah muntahiyah bi tamlik) oleh para ulama dianggap sebagai model pembiayaan yang dibenarkan oleh syariah Islam. Model ini secara konvensional dikenal sebagai operating lease dan financing lease. Al ijarah atau sewa adalah kontrak yang melibatkan suatu barang (sebagai harga) dengan jasa atau manfaat atas barang lainnya. Penyewa dapat juga diberi opsi untuk memiliki barang yang disewakan tersebut pada saat sewa selesai, dan kontrak ini disebut al ijarah wa iqtina' atau al ijarah muntahiyah bi tamlik, di mana akad sewa yang terjadi antara bank (seba­gai pemilik barang) dengan nasabah (sebagai penyewa) dengan cicilan sewanya sudah termasuk cicilan pokok harga barang.

4. Prinsip Qard

Qard adalah meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharap imbalan[17]. Dalam literatur fiqih qard dikategorikan sebagai aqd tathawwu', yaitu akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Dalam rangka mewujudkan tanggung jawab sosialnya, bank Islam dapat memberikan fasilitas yang disebut al qard al hasan, yaitu penye­diaan pinjaman dana kepada pihak-pihak yang patut mendapatkannya.

Secara syariah peminjam hanya berkewajiban membayar kembali pokok pinjamannya, walaupun syariah membolehkan peminjam untuk memberikan imbalan sesuai dengan keikhlasannya, tetapi bank sama sekali dilarang untuk meminta imbalan apapun. Bank juga dapat menggunakan akad ini sebagai produk pelengkap untuk memfasilitasi nasabah yang membutuhkan dana talangan segera untuk jangka waktu yang sangat pendek

5. Prinsip Al Wadi'ah

Wadi'ah menurut bahasa adalah sesuatu yang diletakkan pada yang bukan pemiliknya untuk dijaga. Barang yang dititipkan disebut ida', yang menitipkan disebut mudi' dan yang menerima titipan disebut wadi'[18]. Dengan demikian maka pengertian istilah wadi'ah adalah akad antara pemilik barang (mudi') dengan penerima titipan (wadi') untuk menjaga harta/modal (ida') dari kerusakan atau kerugian dan untuk keamanan harta.

Ada dua tipe wadi'ah, yaitu wadi'ah yad amanah dan wadi'ah yad dhamanah.[19]

a). Wadi'ah Yad Amanah

Wadi'ah yad amanah adalah akad titipan di mana penerima titipan (custodian) adalah penerima kepercayaan (trustee), artinya ia tidak diharuskan mengganti segala risiko kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan, kecuali bila hal itu terjadi karena akibat kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan atau bila status titipan telah berubah menjadi wadi'ah yad dhamanah.

Di bawah prinsip yad amanah ini aset titipan dari setiap pemilik harus dipisahkan, dan aset tersebut tidak boleh dipergunakan dan cus­todian tidak berhak untuk memanfaatkan aset titipan tersebut. Status penerima titipan berdasarkan wadi'ah yad amanah akan berubah menja­di wadi'ah yad dhamanah apabila terjadi salah satu dari dua hal ini: (1) harta dalam titipan telah dicampur, dan (2) custodian menggunakan harta titipan.

Penerapannya dalam perbankan dapat dilihat, misalnya dalam pelayanan jasa penitipan surat-surat berharga (custodian).

b). Wadi'ah Yad Dhamanah

Wadi'ah Yad Dhamanah adalah akad titipan di mana penerima titip­an (custodian) adalah trustee yang sekaligus penjamin (guarantor) ke­amanan aset yang dititipkan. Penerima simpanan bertanggung jawab penuh atas segala kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan tersebut.

Dengan prinsip ini, custodian menerima simpanan harta dari pemi­liknya yang memerlukan jasa penitipan, dan penyimpan mempunyai kebebasan mutlak untuk menariknya kembali sewaktu-waktu. Di bawah prinsip ini harta titipan tidak harus dipisahkan dan dapat di-gunakan dalam perdagangan, dan custodian berhak atas pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan harta titipan dalam perdagangan.

Jadi, custodian memperoleh izin dari pemilik harta untuk menggunakannya dalam perniagaan selama harta tersebut berada di tangannya. Penyimpan sewaktu-waktu dapat menarik sebagian atau seluruh harta yang mereka miliki. Dengan demikian mereka memerlukan jaminan penerimaan kembali atas simpanan mereka.

Semua keuntungan yang dihasilkan dari penggunaan harta ter­sebut selama dalam status simpanan adalah menjadi hak custodian. Tetapi custodian diperbolehkan memberikan bonus kepada pemilik harta atas kehendaknya sendiri, tanpa diikat oleh perjanjian.

6. Prinsip Lainnya

a). Prinsip Rahn

Rahn menurut Syariah adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang memungkinkan untuk ditarik kembali.[20] Yaitu menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan Syariah sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang semuanya atau sebagian. Dengan kata lain Rahn adalah akad menggadaikan barang dari satu pihak kepada pihak lain, dengan utang sebagai gantinya.

Rahn adalah satu jenis transaksi tabaru', karena apa yang diberikan Rahin (pemilik barang) untuk murtahin (pemegang barang) bukan atas imbalan akan sesuatu,[21] ia termasuk transaksi (uqud) 'ainiyah, di mana tidak dianggap sempurna secuali bila sudah diterima 'ain al ma'qud. Dan akad (transaksi) jenis ini ada lima, yaitu hibah, i'arah, ida', qard dan rahn. Tabaru' itu tidak sempurna kecuali dengan qard.

Dalam teknis perbankan, akad ini dapat digunakan sebagai tambahan pada pembiayaan yang berisiko dan memerlukan jaminan tambahan. Akad ini juga dapat menjadi produk tersendiri untuk melayani kebutuhan nasabah guna keperluan yang bersifat jasa dan konsumtif, seperti pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Bank atau lembaga keuangan tidak menarik manfaat apapun kecuali biaya pemeliharaan atau keamanan barang yang digadaikan tersebut.

b). Prinsip Wakalah

Wakalah adalah akad perwakilan antara dua pihak, di mana pihak pertama mewakilkan suatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama.[22]

Ada beberapa jenis wakalah, antara lain:

Ø Wakalah al mutlaqah, yaitu mewakilkan secara mutlak, tanpa batasan waktu dan untuk segala urusan.

Ø Wakalah al muqayyadah, yaitu penunjukan wakil untuk bertindak atas namanya dalam urusan-urusan tertentu.

Ø Wakalah al ammah, perwakilan yang lebih luas dari al muqayyadah tetapi lebih sederhana daripada al mutlaqah.

Dalam aplikasinya pada perbankan Syariah, Wakalah biasanya diterapkan untuk penerbitan Letter of Credit (L/C) atau penerusan permintaan akan barang dalam negeri dari bank di luar negeri (L/C ekspor). Wakalah juga diterapkan untuk mentransfer dana nasabah kepada pihak lain.

c). Prinsip Kafalah

Istilah kafalah menurut mazhab Hanafi adalah memasukkan tanggung jawab seseorang ke dalam tanggung jawab orang lain dalam suatu tuntutan umum, dengan kata lain menjadikan seseorang ikut bertanggung jawab atas tanggung jawab orang lain yang berkaitan dengan masalah nyawa, utang atau barang. Meskipun demikian pen­jamin yang ikut bertanggung jawab tersebut tidak dianggap berutang, dan utang pihak yang dijamin tidak gugur dengan jaminan pihak pen­jamin.

Sedangkan menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, kafalah adalah menjadikan seseorang (penjamin) ikut bertanggung jawab atas tanggung jawab seseorang dalam pelunasan/pembayaran utang, dan dengan demikian keduanya dipandang berutang. Ulama sepakat tentang bolehnya kafalah, karena sangat dibutuhkan dalam muamalah masyarakat, dan agar yang berpiutang tidak dirugikan dengan ketidakmampuan orang yang berutang.[23] Dalam lembaga keuangan, akad ini terlihat dalam penerbitan garansi bank (bank guarantee).

Ada tiga jenis kafalah, yaitu:

1) Kafalah bin nafs, yaitu jaminan dari diri si penjamin (personal guaran­tee);

2) Kafalah bil maal, yaitu jaminan pembayaran utang atau pelunasan utang. Aplikasinya dalam perbankan dapat berbentuk jaminan uang muka (advance payment bond) atau jaminan pembayaran (pay­ment bond).

3) Kafalah muallaqah, yaitu jaminan mutlak yang dibatasi oleh kurun tertentu dan untuk tujuan tertentu. Dalam perbankan modern hal ini diterapkan untuk jaminan pelaksanaan suatu proyek (perform­ance bonds) atau jaminan penawaran (bid bonds).

d). Prinsip Hawalah

Hawalah adalah akad pemindahan utang/piutang suatu pihak kepada pihak lain. Dalam hal ini ada tiga pihak, yaitu pihak yang berutang (muhil atau madin), pihak yang memberi utang (muhal atau da'in) dan pihak yang menerima pemindahan (muhal 'alaih).[24]

Menurut mazhab Hanafi ada dua jenis hawalah, yaitu:

1) Hawalah mutlaqah: Seseorang memindahkan utangnya kepada orang lain dan tidak mengaitkan dengan utang yang ada pada orang itu. Menurut ketiga mazhab lain selain Hanafi, kalau muhal 'alaih tidak punya utang kepada muhil, maka hal ini sama dengan kafalah, dan ini harus dengan keridaan tiga pihak (da'in, madin dan muhal 'alaih).

2) Hawalah Muqayyadah: Seseorang memindahkan utang dan mengait­kan dengan piutang yang ada padanya. Inilah hawalah yang boleh (jaiz) berdasarkan kesepakatan para ulama.

Ketiga mazhab selain mazhab Hanafi hanya membolehkan hawalah muqayyadah dan mensyariatkan pada hawalah muqayyadah agar utang muhal kepada muhil dan utang muhal 'alaih kepada muhil harus sama, baik sifat maupun jumlahnya. Kalau sudah sama jenis dan jumlahnya maka sahlah hawalah. Kalau berbeda salah satunya, maka hawalah tidak sah.

Di pasar keuangan konvensional praktek hawalah dapat dilihat pada transaksi anjak piutang (factoring). Namun sebagaimana diuraikan di atas, kebanyakan ulama tidak memperbolehkan mengambil manfaat (imbalan) atas pemindahan utang/piutang tersebut.

e). Prinsip Ju'alah

Ju'alah adalah suatu kontrak di mana pihak pertama menjanjikan imbalan tertentu kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas/ pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.[25] Prinsip ini dapat diterapkan oleh bank dalam menawarkan berbagai pelayanan dengan mengambil fee dari nasabah, seperti Referensi Bank, Informasi Usaha dan sebagainya. Prinsip ini juga digunakan oleh Bank Indonesia dalam Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

f). Prinsip Sharf

Sharf adalah transaksi pertukaran antara emas dengan perak atau pertukaran valuta asing, di mana mata uang asing dipertukarkan dengan mata uang domestik atau dengan mata uang asing lainnya[26]. Bank Islam sebagai lembaga keuangan dapat menerapkan prinsip ini, dengan catatan harus memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam beberapa hadits, antara lain: (1) harus tunai; (2) serah terima harus dilaksanakan dalam majelis kontak; dan (3) bila dipertukarkan mata uang yang sama harus dalam jumlah/kuantitas yang sama.

READ MORE - Resume Macam-Macam Akad Keuangan Perbankan Syariah

STUDI TENTANG PROFIT SHARING DAN BUNGA

KONTRAK MUDHARABAH
Aplikasi al Mudharabah dalam Bank Islam
Pemisahan total antara dana al mudharabah dan harta-harta lainnya, termasuk harta mudharib.
Dana al mudharabah dicampur dan disatukan dengan sumber-sumber dana lainnya.

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BAGI HASIL
Faktor Langsung
Di antara faktor-faktor langsung (direct factors) yang mem-pengaruhi perhitungan bagi hasil adalah:
investment rate.
jumlah dana yang tersedia.
nisbah bagi hasil (profit sharing ratio)
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BAGI HASIL
Investment rate merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan investment rate sebesar 80 persen, hal ini berarti 20 persen dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BAGI HASIL
2. Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode:
Rata-rata saldo minimum bulanan.
Rata-rata total saldo harian


FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BAGI HASIL
3. Nisbah (profit sharing ratio)
Salah satu ciri al mudharabah adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.
Nisbah antara satu bank dengan bank lainnya dapat berbeda.
Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan..
Nisbah juga dapat berbeda antara satu account dengan account lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BAGI HASIL
Faktor Tidak Langsung
1. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah.
Bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya (profit and sharing). Pendapatan yang “dibagi-hasilkan” merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.
Jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut revenue sharing.
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BAGI HASIL
2. Kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting)
Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

READ MORE - STUDI TENTANG PROFIT SHARING DAN BUNGA